Implementasi Kebijakan PPKM, Kemajuan atau Kemunduran?

Perubahan istilah atau diksi kata-kata terkait Kebijakan Pemerintah yang di gunakan dalam penanganan membendung laju penyebaran Covid 19 sering berubah- ubah. Pertama kali kita mengenal istilah PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar), sampai yang sekarang ini PPKM ( Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat) darurat dan berubah lagi menjadi PPKM level 1 sampai 4.

ppkmcovid19

Kebijakan yang berubah – rubah ini menunjukan kepanikan dari pembuat kebijakan dan kegaduhan di masyarakat. Kita tentunya heran dan bertanya, kenapa Pemerintah tidak langsung menggunakan UU no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan untuk menjalankan kewajiban dalam penanganan Pandemi covid 19 ? namun demikian di sisi lain, dalam prakteknya UU kekarantinaan kesehatan dipakai untuk memberikan sanksi kepada warga negara yang melanggar aturan pembatasan, artinya UU ini di pakai cuma sanksi-nya saja sedangkan penerapan terkait kewajibanya tidak di gunakan.

Dari sini kita bisa liat Pemerintah terkesan “menghindari” kewajiban memenuhi kebutuhan dasar warganya, terbukti dengan penggunaan istilah yang berubah- ubah dari PSBB sampai PPKM, padahal dalam UU 6 tahun 2018 telah diatur dengan jelas tentang karantina wilayah, ketika terjadi kedaruratan kesehatan. Pemerintah juga terkesan ” mengakali ” Hukum agar aman dari kewajiban memenuhi kebutan dasar yang ada di UU 6 Tahun 2018 (tidak di penuhi, dan tidak di berikan pada masyarakat).

Selain itu penerapan pendekatan pemerintah dan aparat selama pandemi terhadap warga cenderung represif, yakni menggunakan paradigma kuno, dimana menganggap situasi darurat kesehatan ini sama dengan darurat sipil atau militer. Kita tentunya juga menyayangkan UU kekarantinaan ini merupakan langkah maju dan sangat progresif kedepanya, namun di sayangkan, pejabat publik maupun pemangku kebijakan mengembalikan situasi ini kedalam perspektif kacamata kuno yakni melihat dari sisi keamanan atau bahkan pertahanan Negara di tambah dengan alasan pemulihan ekonomi saja.

Seharusnya pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan dari sisi persoalan kesehatan yang full jangan setengah hati, bukan dari sisi pendekatan keamanan dan pertahanan serta argumen HAM terkait kebebasanya, bila ingin berhasil secara maksimal dalam menangani sebuah pandemi.

Tentunya sebagai warga negara, kita berharap wabah ini segera berlalu dan kembali ke era peradaban baru (New Normal), jangan sampai situasi saat ini seperti terkesan membuat kita di “paksa untuk sehat di negeri yang sakit ” hanya demi melanggengkan sebuah ambisi,nafsu,serta ego kekuasaan yang Oligarki.(by:mrgl)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top